FAQ

Informasi Umum

Apakah semua usaha wajib membayar PNBP?

Komitmen berupa pembayaran biaya perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan, dalam hal ini peraturan menteri terkait dengan sektor kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jika tidak dipersyaratkan pembayaran, maka tidak perlu ada komitmen bayar izin.

Apakah PMA boleh Usaha Menengah?

Tidak boleh. Jika mengacu kepada ketentuan sebagaimana tercantum di dalam UU No. 20 Tahun 2008 bahwa usaha asing adalah termasuk usaha besar. Sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-20/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Elektronik. Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan pendaftaran untuk diberikan NPWP dengan mengajukan permohonan secara elektronik melalui:

  1. SABH yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, untuk Wajib Pajak Badan; atau
  2. OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

 

Perizinan

Apakah RPTKA diproses melalui OSS?

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP 34 2021 disebutkan bahwa untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara daring kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang ketenagakerjaan.

Apakah semua usaha wajib memiliki SLF?

Berdasarkan PP 16 2021 Sertifikat Laik Fungsi diperlukan oleh Pelaku Usaha yang bertindak sebagai Pemilik Bangunan Gedung, dalam rangka pengoperasian bangunan gedung.

Apa yang dimaksud pelaku usaha Badan Usaha ?

Berdasarkan Peraturan BKPM 4 2021 Badan usaha merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

 

Fasilitas

Bagaimana cara pemanfaatan fasilitas Tax Holiday?

Pengajuan dapat melalui laman www.oss.go.id

Apakah dasar hukum untuk fasilitas Tax Holiday?

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2020 dan Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2020

Apakah ada persyaratan khusus terkait dengan pengajuan Tax Holiday?

Tidak ada persyaratan khusus untuk pengajuan fasilitas Tax Holiday. Seluruh kriteria dan persyaratan cukup jelas tercantum dalam PMK No. 130/PMK.010/2020 dan Peraturan BKPM No. 7 Tahun 2020.

 

Pengawasan

Apa bentuk pengawasan bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil ?

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.

Kapan Pengawasan dilaksanakan?

Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha. Pengawasan rutin dilakukan secara berkala, sedangkan pengawasan insidental dilakukan sewaktu-waktu atas keadaan tertentu.

Apa pelaku usaha bisa melihat jadwal dilakukannya inspeksi lapangan?

Pelaku Usaha mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila pelaku usaha dijadwalkan untuk dilakukan inspeksi lapangan

 

Teknik Sistem

Kepada siapa saja Lembaga OSS memberikan hak akses?

Lembaga OSS memberikan hak akses kepada:

  1. Pelaku Usaha;
  2. Kementerian/Lembaga; dan
  3. DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB.

Apa bentuk hak akses yang diberikan oleh Lembaga OSS?

Hak akses diberikan dalam bentuk kode akses berupa kombinasi angka dan huruf yang merupakan kunci untuk dapat mengakses subsistem Perizinan Berusaha dan subsistem Pengawasan dalam Sistem OSS

Apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha apabila sudah memiliki hak akses melalui Sistem OSS lama?

Dalam hal Pelaku Usaha sudah memiliki hak akses melalui Sistem OSS lama maka Pelaku Usaha paling lambat 6 (enam) bulan setelah diluncurkannya Sistem OSS Perizinan Berusaha Berbasis Risiko harus mengganti atau memperbarui data dan hak aksesnya.

  • Dilihat: 88